undang ketenagakerjaan. Sebelumnya, ketentuan ini tidak dikenal di UU Ketenagakerjaan. undang ketenagakerjaan

 
 Sebelumnya, ketentuan ini tidak dikenal di UU Ketenagakerjaanundang ketenagakerjaan Pasal 1 nomor 14 Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang ketenagakerjaan

Dengan dasar hukum undang undang K3 adalah UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 ayat 1 dan 2 tentang pelaksanaan K3 serta pasal 87 ayat 1 tentang wajibnya perusahaan dalam menerapkan aturan K3. 1. Berdasarkan cara hitung pesangon dan UPMK yang telah dijabarkan, total uang pesangon yang seharusnya didapat A berdasarkan perhitungan Perppu Cipta Kerja adalah Rp35 juta, dan UPMK sebesar Rp14 juta. Sleekr 9 Oktober 2017 Ketenagakerjaan dan SDM. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ida pun menekankan, kehadiran UU Cipta Kerja tidak merubah inti kebijakan tentang. Setiap industri memiliki aturan jam kerja yang berbeda-beda, tetapi aturan tersebut tetap harus. 13 Tahun 2003 pada UU Ketenagakerjaan yaitu hak cuti hamil, melahirkan, keguguran dan haid. Demikian halnya, Kepmenaker No. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Penetapan - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang - Cipta Kerja - Undang-Undang - perpu. tercantum dalam Pembukaan Undang -Undang Dasar 1945. Tinjauan Tentang Ketenagakerjaan . Berikut beberapa pengertian dari tenaga kerja, antara lain: 1. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun. Undang-Undang No. Bisnis. Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Pasal 1 Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan menyatakan Ayat (2) Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna. 01-undang. 23, BN. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian. 13 Tahun 2003 adalah seperti berikut: Waktu lembur bagi pekerja maksimal hanya mencapai 14 jam dalam satu minggu. Ini artinya, pelaku Usaha Kecil dan Menengah (“UKM”). 1. Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021. [4] Pasal 37 ayat (3) PP 35/2021. Meski tidak banyak, peraturan perundang-undangan yang menyebut tunjangan karyawan dalam pasal-pasalnya termuat dalam UU Ketenagakerjaan No. Hukum ketenagakerjaan semula dikenal dengan istilah perburuhan. 1997/TLN NO. ”. Hal ini, diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kompensasi berdasarkan himbauan pemerintah. Bisnis. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ini penting karena menjadi pedoman dalam menjalankan hubungan kerja antara pekerja dan. 15 Ibid. Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Rabu (16/2/2022). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 3. Teori Tentang Hukum Tenaga Kerja, Ketenagakerjaan dan Pengusaha a. Istilah Tenaga kerja dan pekerja dapat dijumpai pada Undang-Undang Ketenagakerjaan NO. Menurut UU Ketenagakerjaan Repubik Indonesia No 13 Tahun 2013, pemberi kerja atau pengusaha yang mempekerjakan karyawan melebihi waktu kerja, wajib membayar upah kerja lembur. 41, TLN No. 25/1997 tentang Ketenagakerjaan. 32. Pengawasan Ketenagakerjaan dan Penegakan Undang-Undang Ketenagakerjaan 15 A. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) perlu Anda ketahui, salah satu alasan pemutusan hubungan kerja (“PHK”) adalah pekerja yang bersangkutan memasuki usia pensiun. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar. 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention NO. Tinjauan Umum Ketenagakerjaan 1. Asrama No. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan atau habis kontrak. Rp145. id: 4 hlm. pers, pos, dan periklanan - keagamaan, ibadah, dan penyelenggaraan haji - kehutanan dan perkebunan - kesehatan - ketenagakerjaan - konstruksi, sipil, arsitek, bangunan, dan infrastruktur - pariwisata dan kebudayaan - penanaman modal dan investasi - pendidikan - perikanan dan kelautan - perlindungan usaha, perusahaan, badan usaha, perdagangan - pertambangan migas, mineral dan energi - pangan. It has been accredited by the Ministry of Education, Culture, Research and Technology by achieving the Sinta 4 predicate (Decree Number: 230/E/KPT/2022). Perlindungan Pekerja/Buruh Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Kampar. Undang-undang tersebut berisi tentang ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk melindungi pekerja dari eksploitasi apapun oleh pemberi kerja. Dalam melakukan analisis dan evaluasi tersebut, Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Ketenagakerjaanmengundang narasumber dan tim pakar untuk. Mengacu pada regulasi tersebut, pemerintah menetapkan bahwa jam kerja yang berlaku adalah 7 jam dalam satu hari atau 40 jam dalam satu minggu selama 6 hari kerja dalam satu minggu. 13/2003 BAB TENTANG JUMLAH PASAL I Ketentuan Umum Pasal 1 II Landasan, Azas, dan Tujuan Pasal 2-4 III Kesempatan dan Perlakuan Yang Sama Pasal. Bisnis. UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN. Peraturan ketenagakerjaan ini tercantum pada UU No 13 Tahun 2003. 11 TAHUN 2020: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. Peer Review Process. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 juga menjadi payung hukum. Sehingga tidak ada kewajiban pembayaran oleh pengusaha pada saat berakhirnya kontrak PKWT. Sementara itu, ketentuan cuti haid dan melahirkan bagi pegawai perempuan tidak hilang, masih ada dalam Undang-Undang 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. UU Cipta Kerja seluruhnya bisa Anda download di. Serikat Pekerja (Poin – Poin Penting. Sedangkan cara hitung UPMK-nya adalah: Rp7 juta x 2 (kategori masa kerja 3 tahun lebih tetapi kurang dari 6 tahun) x 1 = Rp14 juta. Pemagangan di luar negeri ( Peraturan Menteri. 23 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Beserta. Adapun aturan mengenai upah pekerja yang sakit yang berlaku adalah ketentuan pada Pasal 93 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, yang berbunyi sebagai berikut: Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit. BAB II LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN Pasal 2 Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang Didaftarkan, Agustus Tahun 2023. ”64 2. Ketentuan waktu lembur terbaru di Perpu adalah maksimal 4 jam sehari dan 18 jam seminggu. Di dalam Pasal 88 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dikatakan bahwa “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pengupahan diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88-90, yang direvisi melalui Omnibus Law atau UU Nomor 11. “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang. “Kami terus melakukan evaluasi proses penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia dari hulu hingga hilir, hingga kami dapat memperoleh. Tiga perundang-undangan ketenagakerjaan yang diundangkan dalam masa reformasi yang dimulai pada tahun 1988 adalah UU No. Pengertian Ketenagakerjaan Menurut Undang Undang. Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 153 ayat (1) huruf f terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 adalah: 1. Karyawan kontrak biasanya dipekerjakan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu dan dengan tujuan-tujuan tertentu pula. Jumlah cuti yang diberikan oleh perusahaan sekurang-kurangnya 12 hari. Dalam Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Perlindungan Tenaga Kerja, pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan. Masalah pekerja anak atau tenaga kerja anak diatur di dalam ps. 1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Asas ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asasUlasan Lengkap. Aturan ini menjadi acuan bagi perusahaan dalam memberikan ketentuan kepada karyawanannya. Permenaker No. Judul. id, Diakses tanggal 27 Agustus 2021. Tentang Lembur. Selebihnya, perusahaan diwajibkan. Pasal 4 Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan : a. Konsolidasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 (2003)tentang Ketenagakerjaan. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun. Kebijakan dalam regulasi ketenagakerjaan dalam PP 35 tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK adalah tentang PKWT berdasarkan jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu; jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan PKWT; uang kompensasi bagi Pekerja/Buruh PKWT; pelindungan Pekerja/Buruh dan perizinan berusaha pada. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang. Bahwa beberapa undang-undang di bidang ketenagakerjaan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan, oleh. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jenis upah dikurangi. com - Indonesia mengatur tentang ketenagakerjaan warga negaranya melalui Undang-undang atau UU. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 02-undang undang no 2 tahun 1992 tentang usaha…-indonesia: baca: 169: 344. Admin LinovHR on Agustus 19, 2023. Sedangkan untuk. Nomor 240, Tambah an Lembaran Negara Nomor 4042), dan pada tah un 2 003 . 13 Tahun 2003, diperjelas Pasal 93 ayat (2) huruf e yang artinya memenuhi kewajiban menjalankan ibadah itu adalah kultus wajib yang diatur oleh peraturan. Panduan Lengkap UU Ketenagakerjaan di Indonesia. 0. 8. Kebijakan ini sering pula disebut sebagai Undang-undang Ketenagakerjaan atau UU Ketenagakerjaan. Setiap karyawan perempuan berhak mendapatkan cuti hamil selama 1,5 bulan,. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. simanjuntak: baca: 170: 344. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar. Dalam pekerjaan, salah satu aturan yang sering kali nggak sesuai dengan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan adalah permasalahan cuti, baik waktu karyawan mulai mendapat cuti tahunan, jenis cuti yang didapatkan, lama cuti untuk setiap jenisnya, hingga prosedur pengajuan cuti. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Misalkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang (UU) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hak Cuti Karyawan telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 yang mengatur tentang ketentuan cuti karyawan, yang meliputi: cuti tahunan, cuti sakit, cuti besar, cuti bersama, cuti hamil, dan cuti penting. JDIH Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia | JDIH Nasional; Ikuti kami: Toggle navigation. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016. Berikut hak karyawan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan: Hak dasar untuk memperoleh upah yang layak. 012/PUU-I/2003), UU 002/2004 – Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Perlu juga merevisi UU Ketenagakerjaan yang memuat perlindungan pekerja freelance dan informal. 210. Undang-undang Ketenagakerjaan (Undang-undang no. UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 59 ayat (4) UU Ketenagakerjaan mengatur, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu. 11 Tahun 2020. UU Ketenagakerjaan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 dan Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ke. Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Beberapa hal yang dijelaskan dalam undang-undang ketenagakerjaan terbaru tersebut misalnya yaitu pengertian tenaga kerja, peluang dan kesempatan kerja yang. Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 11. Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan terhadap gugatan Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin (02/10), yang sebelumnya diajukan oleh. Ketika masa kontrak. Bagian Kesatu: Ketentuan Umum -- memuat cakupan bab ketenagakerjaan, ada satu pasal yaitu Pasal 80. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Undang-Undang tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh No. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau yang biasa disebut sebagai Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) memiliki peran yang sentral dalam mengatur permasalahan perburuhan di Indonesia. 2. Dengan berbagai masalah penerapan UU Nomor 13 Tahun 2003, maka disusunlah paper dengan judul, “Analisis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang. Cuti haji adalah cuti khusus bagi pekerja muslim yang melaksanakan ibadah yang diamanatkan agama. PP ini mencabut PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Beberapa hal yang dijelaskan dalam undang-undang ketenagakerjaan terbaru tersebut misalnya yaitu pengertian tenaga kerja, peluang dan kesempatan kerja yang ada, pelatihan kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau produk serta jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Pengupahan diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88-90, yang direvisi melalui Omnibus Law atau UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perlindungan dari majikan. ABSTRAK: bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan pelindungan bagi setiap. Mengingat tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar gaji pokok yang tergantung pada beberapa kondisi, maka pasal 94 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) jo. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Kerangka Hukum Nasional mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan 15 B. id. Undang-undang ini memberi perhatian khusus dan memberikan kerangka hukum atas hak-hak dasar bagi pekerja, termasuk hak para pekerja/buruh untuk melakukan mogok serta hak untuk menutup Pada dasarnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri merupakan aturan baku untuk kedua belah pihak, baik pengusaha maupun karyawan, yang diterbitkan agar proses bisnis yang melibatkan keduanya berjalan seimbang. Sejumlah materi dalam UU Ketenagakerjaan, seperti upah minimum, outsourcing, tenaga kerja asing (TKA), pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK),. Mau tahu penjelasan tentang undang undang ketenagakerjaan ini? Mari cari tahu penjelasannya di artikel Mekari Talenta berikut ini. Ulasan Lengkap. Peraturan ketenagakerjaan ini tercantum pada UU No 13 Tahun 2003. Undang-undang tersebut dibuat guna memberikan kepastian hukum bagi pembentukan BPJS untuk melaksanakan program Jaminan Sosial di Indonesia. Undang-undang ini mencabut: a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. com, JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan mengumumkan bahwa batas usia tenaga kerja. Hukum Ketenagakerjaan. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 59 Ayat 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-undang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 membahas hal-hal terkait masalah tenaga kerja di Indonesia, yang dijabarkan pada beberapa bab dan pasal-pasal. Admin LinovHR on Agustus 19, 2023. Undang-Undang No. ndang-undang Ketenagakerjaan (UU No. 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan BAB XV PENYIDIKAN. Hal ini didasarkan pembagian waktu di mana satu hari digunakan untuk persiapan, 1 hari adalah acara pernikahan, dan hari selanjutnya adalah hari istirahat setelah pernikahan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdiri dari XVIII Bab dan 193 Pasal, lihat Tabel 1. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah sebagian ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 1997. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Perubahan Uu 11-1998 Tentang Perubahan Berlakunya Uu 25-1997 Tentang. Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pengujian UU No. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang undang ini yang dimaksud dengan : 1. 13 Tentang Ketenagakerjaan terdapat 193 Pasal. Publikasi ini merupakan salah satu mandat. Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengunjuk rasa yang tergabung dari sejumlah organisasi buruh tersebut, menuntut pencabutan Permenaker No 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan. Adapun, batas usia untuk menerima manfaat pensiun ini bertambah satu tahun. Berdasarkan cara hitung pesangon dan UPMK yang telah dijabarkan, total uang pesangon yang seharusnya didapat A berdasarkan perhitungan Perppu Cipta Kerja adalah Rp35 juta, dan UPMK sebesar. JAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) pada Senin (7/3/2022) siang secara daring. 13 Mar 2023. Pengaturan pemutusan hubungan kerja baik yang diatur dalam Undang-Undang Kenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja,. Isi Perpu Cipta Kerja juga mengubah Pasal 78 UU Ketenagakerjaan yang mengatur tentang waktu kerja lembur maksimal 3 jam sehari dan 14 jam seminggu. Ulasan Lengkap. Sebelum ada UU Cipta Kerja, ihwal PHK diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berbagai macam hak dan kewajiban dari perusahaan dan karyawan telah dituangkan di dalam undang-undang ketenagakerjaan atau UUK. Jika tak dapat dihindari, PHK wajib dirundingkan lebih dulu oleh pengusaha dan. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di. UU Cipta Kerja disusun dengan metode omnibus law untuk mengganti 1. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar. Pasal 79 ayat 2 huruf b UU No. Permohonan perkara Nomor 17/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Muhammad Reynaldi Ariananda Arkiang, seorang. Bahwa Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan hanya menentukan penghitungan uang pesangon paling sedikit 1 (satu) tahun sampai dengan 8 (delapan) tahun masa kerja 9 (sembilan) bulan upah, padahal Pemohon telah bekerja selama 24 tahun di PT AEA.